Surat Terbuka Romo Franz Magnis Suseno SJ untuk ACF

Gambar

Pada akhir Mei  2013 ini, sebuah organisasi yang mempromosikan perdamaian, demokrasi, toleransi, dan dialog antar kepercayaan yang berbasis di New York, Amerika Serikat, Appeal of Conscience Foundation (ACF), akan memberikan penghargaan negarawan dunia 2013 atau ‘World Statesman Award’ kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Berikut surat protes seorang Budayawan Indonesia Romo Franz Magnis Suseno SJ yang ditujukan kepada ACF. Terjemahan dari teks Inggris ke Bahasa Indonesia dikerjakan oleh Bapak Hudoyo Hupudio.

======

Ladies and Gentlemen of the Appeal of Conscience Foundation (ACF),

I am a Catholic Priest and professor of philosophy in Jakarta. In Indonesia we learnt that you are going to bestow this year’s World Stateman Award to our President Susilo Bambang Yudhoyono because of his merits regarding religious tolerance.
This is a shame, a shame for you. It discredits any claim you might make as a an institution with moral intentions.
How can you take such a decision without asking concerned people in Indonesia? Hopefully you have not made this decission in response to prodding by people of our Government or of the entourage of the President.

Do you not know about the growing difficulties of Christians to get permits for opening places of prayer, about the growing number of forced closures of churches, about the growth of regulations that make worshipping for minorities more difficult, thus about growing intolerance on the grassroot level? And particularly, have you never heard about the shameful and quite dangerous attitudes of hardline religious groups towards so called deviant teachings, meaning members of the Achmadiyah and the Shia communities, and the government of Susilo Bambang Yudhoyono just doing nothing and saying nothing to protect them? Hundreds of their people have under Susilo Bambang Yudhoyono’s presidentship been driven out of their houses, they still live miserably in places like sports halls, there have allready Achmadis and Shia people been killed (so that the question arises whether Indonesia will deteriorate to conditions like Pakistan dan Iran [favor of President G. W. Bush] where every months hundreds of Shia people are being killed because of religious motivations)?

Do you not know that President Susilo Bambang Yudhoyono during his up to now 8 1/2 years in office has not a single time said something to the Indonesian people, that they should respect their minorities? That he has shamefully avoided responsibility regarding growing violence towards Achmadiyah and Shia people?

Again, whom did you ask for information before making you award choice? What could be your motivation to bestow upon this President a reward for religious tolerance who so obviously lacks any courage to do his duty protecting minorities?

I have to add that I am not a radical, not even a “human right extremist” (if such exist). I am just appaled about so much hypocrisy. You are playing in the hands of those – still few – radicals that want to purify Indonesia of all what they regard as heresies and heathen.

Franz Magnis-Suseno SJ

=====

Bapak-bapak dan ibu-ibu dari the Appeal of Conscience Foundation (ACF),

Saya seorang pastor Katolik dan profesor filsafat di Jakarta. Di Indonesia kami mengetahui bahwa Anda akan memberikan Hadiah Negarawan Dunia tahun ini kepada Presiden kami, Susilo Bambang Yudhoyono, oleh karena jasa2nya dalam kaitan toleransi beragama.

Ini sangat memalukan, sangat memalukan bagi Anda. Ini mendiskreditkan seluruh klaim Anda sebagai lembaga yang bertujuan moral.

Bagaimana mungkin Anda mengambil keputusan seperti itu tanpa meminta pendapat warga yg terlibat di Indonesia? Mudah2an kalian tidak membuat keputusan ini sebagai jawaban atas dorongan dari orang2 di pemerintahan kami atau dari para pengiring Presiden.

Apakah kalian tidak tahu tentang kesulitan2 yang semakin meningkat dari kaum Kristen untuk memperoleh izin mendirikan tempat ibadah, tentang meningkatnya jumlah gereja2 yg ditutup, tentang meningkatnya peraturan2 yang membuat kebaktian bagi kaum minoritas semakin sulit, dengan demikian tentang meningkatnya intoleransi di tingkat bawah? Dan khususnya, apakah kalian tidak mendengar sikap2 berbahaya dan memalukan di kalangan kelompok2 agama garis keras terhadap ajaran2 yg dikatakan menyimpang, yg berarti anggota2 komunitas Ahmadiyah dan Shiah, sedangkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak berbuat apa2 dan tidak menyatakan apa2 untuk melindungi mereka? Ratusan orang dari mereka di bawah kepresidenan susilo Bambang Yudhoyono telah diusir dari rumah mereka, sampai sekarang mereka masih tinggal dengan sengsara di gedung2 seperti gedung olahraga, dan ada warga Ahmadiyah dan Shiah yang terbunuh (sehingga muncul pertanyaan apakah Indonesia akan merosot ke dalam kondisi seperti di Pakistan dan Iran [berkat Presiden G.W.Bush] di mana setiap bulan ratusan warga Shiah dibunuh berdasar motivasi agama)?

Tidakkah kalian tahu bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 8,5 tahun kekuasaannya tidak pernah sekalipun mengatakan sesuatu kepada rakyat Indonesia bahwa mereka harus menghormati kaum minoritas? Bahwa secara memalukan ia telah menghindari tanggung jawab berkaitan dengan meningkatnya tindak kekerasan terhadap sarga Ahmadiyah dan Shiah?

Selain itu, siapakah yang kalian mintai informasi sebelum membuat pilihan bagi hadiah kalian? Apakah motivasi Anda untuk memberikan kepada Presiden ini sebuah hadiah bagi toleransi beragama, padahal ia jelas tidak mempunyai keberanian untuk melaksanakan kewajibannya melindungi kaum minoritas?

Saya perlu menambahkan bahwa saya bukan seorang radikal, bahkan bukan seorang “ekstremis HAM” (kalau pun ada yg seperti itu). Saya hanya merasa ngeri melihat begitu banyak kemunafikan. Anda terperangkap dalam permainan kaum radikal –yg jumlahnya masih sedikit– yg ingin membersihkan Indonesia dari semua yang mereka anggap sebagai ajaran sesat dan kafir.

Franz Magnis-Suseno SJ

source : http://meditativestate.wordpress.com/2013/05/16/open-letter-of-franz-magnis-suseno-to-the-acf/#comment-254

PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PERATURAN BERSAMA

MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

 

NOMOR : 43 TAHUN 2009

NOMOR: 41 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN KEPADA PENGHAYAT KEPERCAYAAN

TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

Menimbang :
bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu modal sosial dalam pengembangan perilaku yang meyakini nilai-nilai budaya yang lahir dan tumbuh dari leluhur Bangsa Indonesia;
   
bahwa Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan warga negara Republik Indonesia, berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan kebebasan meyakini kepercayaannya;
   
bahwa dalam penyelenggaraan otonomi, pemerintah daerah berkewajiban menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan nasional, ketenteraman, ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi dan melindungi masyarakat dalam melestarikan nilai sosial budaya;
   
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
Mengingat :
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
   
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana beberapa kali telah diubah,  terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
   
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia        Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara    Republik Indonesia Nomor 4674);
   
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
   
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
   
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007  Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

MEMUTUSKAN:

       
Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN  MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KEPADA PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

  1. Pelayanan adalah layanan diberikan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkaitan dengan administrasi organisasi, pemakaman, dan sasana sarasehan atau sebutan lain.
  2. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
  3. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  4. Organisasi Penghayat Kepercayaan, adalah suatu wadah Penghayat Kepercayaan yang terdaftar di Departemen Dalam Negeri dan terinventarisasi di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
  5. Sasana Sarasehan atau sebutan lain adalah tempat untuk melakukan kegiatan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk kegiatan ritual.
  6. Tanda Inventarisasi adalah bukti organisasi Penghayat Kepercayaan telah terinventarisasi pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
  7. Surat Keterangan Terdaftar selanjutnya disingkat SKT adalah bukti organisasi Penghayat Kepercayaan telah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan.
  8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

 

BAB II

LINGKUP PELAYANAN

KEPADA PENGHAYAT KEPERCAYAAN

Pasal 2

(1)  Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan.

(2)  Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. administrasi organisasi Penghayat Kepercayaan;
  2. pemakaman; dan
  3. sasana sarasehan atau sebutan lain.

 

Pasal 3

Dalam memberikan pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemerintah  provinsi berkewajiban:

  1. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan masyarakat;
  2. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antara Penghayat Kepercayaan dengan masyarakat;
  3. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal dan perangkat daerah di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan antara Penghayat Kepercayaan dengan masyarakat.

 

Pasal 4

Dalam memberikan pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemerintah  kabupaten/kota berkewajiban:

  1. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan antara Penghayat Kepercayaan dengan masyarakat;
  2. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antara Penghayat Kepercayaan dengan masyarakat;
  3. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal dan perangkat daerah di kabupaten/kota dalam pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan; dan
  4. fasilitasi pemakaman Penghayat Kepercayaan di tempat pemakaman umum.

 

BAB III

PELAYANAN ADMINISTRASI ORGANISASI PENGHAYAT KEPERCAYAAN

 

Pasal 5

(1)  Gubernur menerbitkan SKT organisasi Penghayat Kepercayaan untuk provinsi.

(2)  Penerbitan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:

  1. akte pendirian yang dibuat oleh Notaris;
  2. program kerja ditandatangani ketua dan sekretaris;
  3. Surat Keputusan Pendiri atau hasil musyawarah nasional atau sebutan lainnya yang menyatakan susunan kepengurusan;
  4. SKT minimal di 3 (tiga) Kabupaten/Kota;
  5. Foto copy Surat Keterangan Terinventarisasi;
  6. Riwayat hidup (biodata), pas foto berwarna ukuran 4 X 6 cm, foto copy  Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus provinsi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara masing-masing sebanyak 1 lembar:
  7. formulir isian;
  8. data lapangan;
  9. foto tampak depan dengan papan nama alamat kantor/sekretariat;
  10. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  11. Surat Keterangan Domisili ditandatangani oleh lurah dan camat;
  12. surat kontrak /izin pakai tempat bermaterai cukup;
  13. surat keterangan organisasi tidak sedang terjadi konflik internal dengan bermaterai cukup yang ditandatangani ketua dan sekretaris; dan
  14. surat keterangan bahwa organisasi tidak berafiliasi dengan partai politik dengan bermaterai cukup yang ditandatangani ketua dan sekretaris.

 

Pasal 6

(1)  Bupati/walikota menerbitkan SKT organisasi Penghayat Kepercayaan untuk kabupaten/kota.

(2)  Penerbitan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:

  1. akte pendirian yang dibuat oleh Notaris;
  2. program kerja ditandatangani ketua dan sekretaris;
  3. Surat Keputusan Pendiri atau hasil musyawarah nasional atau sebutan lainnya yang menyatakan susunan kepengurusan;
  4. SKT minimal di 3 (tiga) Kabupaten/Kota;
  5. foto copy Surat Keterangan Terinventarisasi;
  6. riwayat hidup (biodata), pas foto berwarna ukuran 4 X 6 cm, foto copy  Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus provinsi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara masing-masing sebanyak 1 lembar:
  7. formulir isian;
  8. data lapangan;
  9. foto tampak depan dengan papan nama alamat kantor/sekretariat;
  10. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  11. Surat Keterangan Domisili ditandatangani oleh lurah dan camat;
  12. surat kontrak /izin pakai tempat bermaterai cukup;
  13. surat keterangan organisasi tidak sedang terjadi konflik internal dengan bermaterai cukup yang ditandatangani ketua dan sekretaris; dan
  14. surat keterangan bahwa organisasi tidak berafiliasi dengan partai politik dengan bermaterai cukup yang ditandatangani ketua dan sekretaris.
Pasal 7

Surat Keterangan Terinventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dan Pasal 6 ayat (2) huruf d diajukan oleh pengurus organisasi kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata melalui dinas/lembaga/unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi menangani kebudayaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

  1. formulir isian A, A1, dan A2;
  2. AD / ART;
  3. ajaran tertulis;
  4. susunan pengurus;
  5. daftar nominatif anggota;
  6. program kerja; dan
  7. riwayat hidup sesepuh.

 

BAB IV

PEMAKAMAN

 

Pasal 8

(1)  Penghayat Kepercayaan yang meninggal dunia dimakamkan di tempat pemakaman umum.

(2)  Dalam hal pemakaman Penghayat Kepercayaan ditolak di pemakaman umum yang berasal dari wakaf, pemerintah daerah menyediakan pemakaman umum.

(3)  Lahan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan oleh Penghayat Kepercayaan.

(4)  Bupati/walikota memfasilitasi administrasi penggunaan lahan yang disediakan oleh Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menjadi pemakaman umum.

 

BAB V

SASANA SARASEHAN ATAU SEBUTAN LAIN

 

Pasal 9

(1)    Penyediaan sasana sarasehan atau sebutan lain didasarkan atas keperluan nyata dan sungguh-sungguh bagi Penghayat Kepercayaan.

(2)    Penyediaan sasana sarasehan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dapat berupa bangunan baru atau bangunan lain yang dialih fungsikan.

Pasal 10

Sasana sarasehan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.

 

Pasal 11

(1)  Penghayat Kepercayaan mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan untuk penyediaan sasana sarasehan atau sebutan lain dengan bangunan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada Bupati/Walikota.

(2)  Bupati/Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan pendirian sasana sarasehan atau sebutan lain yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

(1)  Penyediaan sasana sarasehan atau sebutan lainnya yang telah mendapat ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mendapat penolakan dari masyarakat, Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pembangunan sasana sarasehan dimaksud.

(2)    Dalam hal fasilitasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi lokasi baru untuk pembangunan sasana sarasehan atau sebutan lain.

Pasal 13

Bupati/Walikota memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung  sasana sarasehan atau sebutan lain yang telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

 

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

 

Pasal 14

(1)  Perselisihan antara Penghayat Kepercayaan dengan bukan Penghayat Kepercayaan  diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antar kedua belah pihak.

(2)  Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, gubernur atau bupati/walikota memfasilitasi penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)  Dalam hal fasilitasi penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui proses peradilan.

 

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 

Pasal 15

(1)    Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan.

(2)    Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengoordinasikan gubernur dalam pelayanan kepada penghayat kepercayaan dan pembinaan kepada bupati/walikota dalam pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan.

(3)    Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memantau gubernur dalam pelayanan kepada penghayat kepercayaan dan pembinaan kepada bupati/walikota dalam pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan.

 

Pasal 16

(1)    Menteri Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan.

(2)   Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. pemberian pedoman;
  2. pemberian bimbingan teknis, konsultasi, supervisi; dan
  3. dokumentasi dan publikasi.

(3)  Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Penghayat Kepercayaan.

Pasal 17

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bupati/walikota dalam pelayanan Penghayat Kepercayaan.

 

BAB VIII

PELAPORAN

 

Pasal 18

(1)  Bupati/walikota melaporkan tugas pelayanan Penghayat Kepercayaan di kabupaten/kota kepada gubernur.

(2)  Gubernur melaporkan tugas pelayanan Penghayat Kepercayaan di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

(3)  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Januari dan Juli atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

 

BAB IX

PENDANAAN

 

Pasal 19

(1)  Pendanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan Penghayat Kepercayaan secara nasional didanai dari dan atas beban:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
  2. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2)  Pendanaan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan Penghayat Kepercayaan di provinsi dapat didanai dari dan atas beban:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; dan
  2. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3)  Pendanaan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan Penghayat Kepercayaan  di kabupaten/kota dapat didanai dari dan atas beban:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; dan
  2. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan terhadap Penghayat Kepercayaan di provinsi diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Bersama ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

 

Pasal 21

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 September 2009

 

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,            MENTERI DALAM NEGERI,

           

                          ttd                                                                           ttd        

 

JERO WACIK                                                    H. MARDIYANTO

 

PEMENANG LOMBA PERINGATAN PERINTAH SEBELAS MARET

DAFTAR PEMENANG LOMBA 
PERAYAAN DAN PERINGATAN PERINTAH SEBELAS MARET
PADEPOKAN WULAN TUMANGGAL, 11 MARET 2012
LOMBA LARI
KATEGORI URUTAN JUARA NOMOR DADA NAMA DAERAH WAKTU TEMPUH  HADIAH
PUTRA I 45 MOCH JIDIN KARYAWAN 01 : 48 : 90       1,000,000
II 32 PAH. RAPTO LESTALUHU, AAN BANTARKAWUNG 01 : 52 : 96          600,000
III 8 SARYONO KARYAWAN 01 : 56 : 07          400,000
HARAPAN I 20 SUYAR KARYAWAN 01 : 59 : 60          100,000
HARAPAN II 14 LEO SULE KARYAWAN 02 : 06 : 40          100,000
HARAPAN III 37 PAC. WISNU WP, AAN BANTARKAWUNG 02 : 17 : 58          100,000
HARAPAN IV 5 PAC. PRIWIDODO, AAN PURWODADI 02 : 31 : 56          100,000
PUTRI I 5 SITI SUETI DUKUH TENGAH 02 : 45 : 00          500,000
II 1 NY. YULISTIANTI BANTARKAWUNG 03 : 05 : 00          300,000
III 3 PAH. AYU WULANDARI DUKUH TENGAH 03 : 41 : 81          200,000
HARAPAN I 6 PAK. SRI ROKHAYATUN SEMARANG 03 : 41 : 82            50,000
HARAPAN II 4 PAK. TITA ROSITA SEMARANG 03 : 53 : 00            50,000
HARAPAN III 7 PAK. SUKARTI SEMARANG 03 : 55 : 00            50,000
HARAPAN IV 2 PAH. YULIANI JAKARTA 04 : 15 : 00            50,000
LOMBA RENANG
KATEGORI URUTAN JUARA NOMOR DADA NAMA DAERAH WAKTU TEMPUH  HADIAH
PUTRA I 7 PAC. WAHRUDIN,AAN DUKUH TENGAH 00 : 31 : 92       1,000,000
II 3 PAH. GUMILAR MADYA P,AAN BANTARKAWUNG 00 : 32 : 88          600,000
III 5 PAC. BAMBANG PERMADI,AAN SEMARANG 00 : 32 : 89          400,000
HARAPAN I 22 PAC. WISNU WP,AAN BANTARKAWUNG 00 : 37 : 63          100,000
HARAPAN II 19 PAC. Ang WAHYU BANTARKAWUNG 00 : 40 : 66          100,000
HARAPAN III 14 PAH. ERRI TRI SEMARANG 00 : 44 : 06          100,000
HARAPAN IV 30 PAC. AGUS SUTIYONO SEMARANG 00 : 55 : 84          100,000
PUTRI I 1 PAB. SETYONING AYU ANINDITA, AAN DUKUH TENGAH 00 : 37 : 98      1,000,000
II 2 PAH. AYU WULANDARI,AAN DUKUH TENGAH 01 : 11 : 75          600,000
III 3 PAC. RUKAYAH BANTARKAWUNG 01 : 37 : 23          400,000
LOMBA BALAP KARUNG
KATEGORI URUTAN JUARA NOMOR DADA NAMA DAERAH WAKTU TEMPUH  HADIAH
PUTRA I 21 ALI IMRON KUSMIRIN / MIRIN KARYAWAN 00 : 17 : 07       1,000,000
II 18 PAC. BAMBANG PERMADI, AAN SEMARANG 00 : 18 : 19          600,000
III 2 SUYAR KARYAWAN 00 : 18 : 73          400,000
HARAPAN I 36 PAC. CHARMANTO JAKARTA 00 : 19 : 06          100,000
HARAPAN II 42 Bp. KRIS KARYAWAN 00 : 19 : 81          100,000
HARAPAN III 26 Bp. YANTO KARYAWAN 00 : 19 : 99          100,000
HARAPAN IV 6 PAH. KUPRIONO, AAN BANTARKAWUNG 00 : 21 : 65          100,000
PUTRI I 27 SITI SUETI DUKUH TENGAH 00 : 18 : 91          500,000
II 16 PAB. DWI KURNIA R. , AAN RIAU 00 : 22 : 34          300,000
III 10 IBU YULISTIYANTI BANTARKAWUNG 00 : 22 : 73          200,000
HARAPAN I 11 PAK. SRI ROKHAYATUN SEMARANG 00 : 24 : 16            50,000
HARAPAN II 1 PAC. WIDHA MANGESTI K,AAN PURWODADI 00 : 24 : 52            50,000
HARAPAN III 13 PAC. EKO TRI KARSENOWATI, AAN PURWODADI 00 : 25 : 26            50,000
HARAPAN IV 5 IBU SUDARTI BANTARKAWUNG 00 : 25 : 52            50,000
LOMBA MENYANYI
KATEGORI URUTAN JUARA NOMOR DADA NAMA DAERAH SKOR  HADIAH
PUTRA I 10 PAC. WISNU WP, AAN BANTARKAWUNG                2,400      1,000,000
II 19 PAC. SUWIRTO PEMALANG                2,000          600,000
III 9 PAC. Ang. CASMIDI PEMALANG                1,700          400,000
HARAPAN I 5 PAC. GUNADI SEMARANG                1,500          100,000
HARAPAN II 6 PAH. GUMILAR MADYA P, AAN BANTARKAWUNG                1,400          100,000
HARAPAN III 4 PAB. ENDRI, AAN PEMALANG                1,300          100,000
HARAPAN IV 17 PAC. MOCH IMRON SEMARANG                1,200          100,000
PUTRI I 8 PAB. SETYONING AYU ANINDITA, AAN DUKUH TENGAH                2,900      1,000,000
II 7 PAH. RESPATI PALGUNA WIDYA, AAN PEMALANG                2,800          600,000
III 6 IBU EUIS YULIA BANTARKAWUNG                2,100          400,000
HARAPAN I 10 PAK. NURANI WM PEMALANG                1,900          100,000
HARAPAN II 3 SRI SURYATI DUKUH TENGAH                1,800          100,000
HARAPAN III 9 PAC. EKO TRI KARSENOWATI, AAN PURWODADI                1,600          100,000
HARAPAN IV 5 PAC. RUKAYAH BANTARKAWUNG                1,100          100,000

IKUTILAH… !!! PERLOMBAAN DALAM RANGKA PERINGATAN PERINTAH SEBELAS MARET

Trophy Tetap

Trophy tetap

Dalam Rangka merayakan dan memperingati Perintah 11 Maret dan Ulang Tahun ke 5 KEIMANAN tgl 11 Maret 2012, Perguruan TRIJAYA Pusat Tegal akan mengadakan berbagai macam lomba antara lain : Lari (Lokaji-Gapura PP), Renang, Balap Karung dan Menyanyi. Ketentuan Lomba : Peserta : Putera dan Karyawan, usia mulai SLTA keatas (kecuali menyanyi), jumlah peserta tidak dibatasi, disediakan Trophy /piala, Piagam  dan Uang untuk para pemenang lomba. Ketentuan lain menyusul pada saat pelaksanaan. Pendaftaran bisa menghubungi/sms ke seksi lomba di no telp. 087731414448.

Peringatan SUPERSEMAR 2012

Salam bahagia, salam sejahtera, Rahayu. Dalam rangka memperingati SUPERSEMAR tanggal 11 Maret 2012 sekaligus sebagai HUT ke 5 KEIMANAN, maka akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

Peringatan SUPERSEMAR merupakan kegiatan rutin yang diagendakan oleh KEIMANAN. Jadi merupakan kewajiban bagi semua anggota KEIMANAN untuk datang dan mengikuti kegiatan ini. Bagi rekan-rekan KEIMANAN yang akan memberikan ide dan gagasan tentang acara tersebut bisa menuliskan pesan di komentar. Terimakasih. Rahayu.

Perayaan Hari Raya Imlek 2563 / 2012 di Padepokan Wulan Tumanggal

Untuk kesekian kalinya Perguruan Trijaya Pusat Tegal melaksanakan perayaan Hari Raya Imlek. Perayaan yang dilaksanakan pada hari Minggu Kliwon 22 Januari 2012 di Padepokan Wulan Tumanggal ini selain dihadiri oleh para Putera Trijaya beserta keluarga dari berbagai daerah di seluruh nusantara juga dihadiri beberapa tamu undangan dari kota Slawil, Tegal, Pemalang dan sekitarnya.

Kis Dewi Andrayani

Pada acara ini dihadiri pula Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia (MAKIN) Tegal Ibu Kis Dewi Andrayani yang menyampaikan ucapan terimakasih kepada Perguruan Trijaya atas diselenggarakannya perayaan Imlek di Padepokan Wulan Tumanggal ini dimana tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Beliau bahwa perayaan imlek ini diadakan di Padepokan yang berada di lereng Gunung Slamet ini. Ditambahkan pula bahwa Imlek ini merupakan Imlek Indonesia, dengan harapan dari Wulan Tumanggal ini kita bisa merajut kebersamaan tanpa membeda-bedakan etnis dan agama untuk meraih kesuksesan,kebahagiaan,kesejahteraan dan ketentraman demi Indonesia tercinta.

Dalam sambutan Ketua U mum Perguruan Trijaya Romo Anom Jatmiko Aditya Panji Laksono, menyampaikan bahwa ad anya kedekatan Leluhur Tionghoa dengan masyarakat Jawa khususnya didalam kehidupan ber spiritual, merupakan salah satu motivasi untuk melaksanakan  perayaan tahun baru Imlek ini di Padepokan Wulan Tumanggal.

Romo Anom

Sebagai catatan di Indonesia selama tahun 1968-1999, perayaan hari raya Imlek dilarang dirayakan di depan umum. Dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967, rezim Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, melarang segala hal yang berbau Tionghoa, di antaranya Imlek. Masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia kembali mendapatkan kebebasan merayakan tahun baru Imlek pada tahun 2000 ketika Presiden Abdurrahman Wahid mencabut Inpres Nomor 14/1967. Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 19/2001 tertanggal 9 April2001 yang meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif (hanya berlaku bagi mereka yang merayakannya). Baru pada tahun 2002, Imlek resmi dinyatakan sebagai salah satu hari libur nasional oleh Presiden Megawati Soekarnoputri mulai tahun 2003.
“Gong Xi Fa Chai Selamat Hari Raya Imlek 2563 Semoga di Tahun Naga Air ini membawa berkah rejeki, kesehatan menuju bahagia sejahtera bagi kita semua. Mugi Gusti Nyembadani.

PERINGATAN HARI PANCASILA

PERINGATAN HARI PANCASILA

Salam Bahagia, Salam Sejahtera, Rahayu

Dalam rangka memperingati hari Pancasila 1 Juni,.KEIMANAN ( Kelompok Intelektual Muda Anak Alam Nusantara ) PERGURUAN TRIJAYA PADEPOKAN ARGASONYA – PUSAT TEGAL, menyelenggarakan Kegiatan “PERINGATAN HARI PANCASILA” di Padepokan Wulan Tumanggal – Ds. Dukuhtengah, Kec. Bojong, Kab. Tegal. Dengan mengambil tema “KITA JAGA KEBHINEKAAN DEMI KEJAYAAN NKRI” diharapkan semua lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan seluruh bangsa tanpa membeda – bedakan demi tercapainya Kemajuan, Kemakmuran dan Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menumbuhkan dan menguatkan kembali kepercayaan kita warga negara Indonesia untuk lebih mengahayati dan mengamalkan nilai – nilai luhur yang terkandung dalam PANCASILA.

Kegiatan ini dilaksanakan sejak hari Sabtu Wage 31 Mei 2008 sampai dengan Minggu Kliwon 1 Juni 2008. Acara kegiatan ini meliputi Tumpengan, Hiburan Masyarakat, Sujudan, Upacara Bendera dan Sarasehan. Tumpengan, Hiburan dan Sujudan dilaksanakan pada malam Minggu Kliwon mulai pukul 19.00 sampai dengan pukul 00.30 dan dilanjutkan dengan Sujudan.

UPACARA BENDERA dilaksanakan pada hari Minggu pagi Pukul 09.00 dengan Pembina Upacara PW. Ang. Etiko Kusjatmiko, SH selaku PENATA ( Pembantu Pembina ) Perguruan TRIJAYA. Dengan memilih tempat upacara dekat Astana Laya Kasidan Jati yang masih dalam Lokasi Padepokan Wulan Tumanggal, Upacara Bendera ini dilaksanakan secara khidmat dengan harapan seluruh peserta dapat mengahayati makna PANCASILA sebagai pandangan hidup berbagsa dan bernegara yang akhir – akhir ini sudah banyak ditinggalkan oleh warga negara Indonesia dari kalangan masyarakat kecil sampai dengan Pejabat Pemerintahan, dan lebih parah di kalangan Generasi Muda yang merupakan Generasi penerus pembangunan yang mempunyai kewajiban menjaga dan melestarikan PANCASILA sebagai dasar negara Republik Indonesia.

SARASEHAN dilaksanakan setelah Upacara Bendera dengan memilih lokasi di LOKA GRAITA. Acara ini dihadiri oleh ROMO GURU BAPAK TEGAL ( KRAT. Esno Kusnodho Suryaningrat ) selaku Pembina Perguruan TRIJAYA Padepokan Argasonya – Pusat Tegal,Bp. Drs. H. Mashuri Darlan, MM (Wakil DPRD Kab. Tegal), Bp. M. Heri Sulistyawan, SH, M.Hum (Sekda Kab. Tegal), Bp. Zamzani. MM (Camat Bojong), Bp. Drs. Sunyoto (mantan Sekda Kab. Tegal), Bp. KRT. Hamaminata Dipura (Pimred Tabloid DEKRIT). Selain itu dihadiri pula Segenap Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, dan Para PUTERA TEGAL Perguruan TRIJAYA.

Dari beberapa sambutan para tamu undangan, disampaikan bahwa kegiatan memperingati hari PANCASILA seperti ini khususnya Upacara Bendera sangat jarang dilaksanakan baik dari kalangan masyarakat, kelompok/organisasi massa, partai politik sampai dengan pemerintahan. Dengan semakin jarangnya peringatan hari Pancasila terbukti bahwa telah terjadi degradasi kepercayaan terhadap PANCASILA. Telah lunturnya rasa memiliki PANCASILA yang merupakan satu-satunya dasar negara kita ini sehingga dikhawatirkan akan semakin menurunkan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan terlebih dikalangan Pelaku Pemerintahan dan Generasi Muda Indonesia.

Kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara akhir – akhir ini sudah banyak mengalami pergeseran – pergeseran tatanan. Ketidak tearaturan perilaku warga negara ini sudah banyak menyimpang dari nilai – nilai luhur PANCASILA. Bentuk – bentuk pemaksaan kehendak disertai dengan kekerasan sudah dirasakan menjadi rutinitas pengisi rubrik media informasi saat ini. Aspirasi Rakyat telah bergeser dari dewan perwakilan ke dewan jalanan. Demonstrasi pun sudah menjadi sarana penyampai suara rakyat dan di sahkan sebagai perwujudan Demokrasi. Reformasi yang diharapkan menjadikan tatanan bangsa ini untuk lebih baik malah menunjukkan penurunan kualitas kahidupan bangsa dari semua aspek. Apakah ini yang disebut KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN? Mungkin lebih tepat jika kita sebut KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KESETANAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERORANGAN. Hal ini dibuktikan dengan semakin tingginya tingkat kriminal dan aksi – aksi kekerasan di masyarakat yang semakin menunjukkan betapa masyarakat kita telah teracuni sistem demokrasi import yang sebenarnya sangat tidak cocok dalam kehidupan alam Nusantara yang selalu mengedepankan Musyawarah untuk Mufakat dalam setiap memutuskan sebuah kebijaksanaan.Hal seperti ini sudah kita rasakan semakin kacau keadaan lingkungan kita dan jika situasi bangsa dan negara seperti ini dibiarkan terus menerus akan semakin menggiring bumi pertiwi ini menuju suatu kehancuran.

Sudah saatnya kita Genarasi Muda melakukan perubahan – perubahan. Wahai rekan – rekan Pemuda Anak Bangsa, Anak Alam Nusantara, mari kita bersatu, merapatkan barisan, berjuang untuk mengembalikan tatatan bangsa ini dalam Kehidupan ber-PANCASILA. Tanamkan pada diri kita JIWA NUSANTARA yang merupakan peninggalan nenek moyang yang adi luhung. Jadikanlah Keragaman keyakinan, suku bangsa dan budaya ini sebagai kekayaan bangsa yang sangat kita banggakan.

MERDEKA ..!! MERDEKA ..!! MERDEKA !!!

RAHAYU …

oleh : PAC. Bambang Permadi, AAN, S.Kom